Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19.
Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19.
Sikap tegas langsung disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menjadi tersangka KPK. Jokowi menyatakan tak akan melindungi Juliari.
Pernyataan Presiden itu disampaikan lewat video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020) pagi. Jokowi memberi pernyataan usai KPK menggelar jumpa pers pada dini hari yang menetapkan Juliari menjadi tersangka.
Juliari sebelumnya menyerahkan diri pada pukul 02.50 WIB dini hari tadi. Selain Juliari, ada seorang lagi bernama Adi Wahyono, yang juga menyerahkan diri dan berlanjut ke penahanan.
Sebelumnya ada 3 orang yang lebih dulu ditahan dengan status tersangka, yaitu Matheus Joko Santoso, Ardian IM, dan Harry Sidabuke. Matheus dan Adi merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan 2 nama lainnya, yaitu Ardian dan Harry, berasal dari swasta sebagai pemberi suap.
Berikut poin-poin pernyataan Presiden Jokowi soal Mensos Juliari tersangka:
Hormati Proses di KPK
residen Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait ditetapkannya Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait bantuan sosial (bansos) virus Corona (COVID-19). Jokowi menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
“Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK,” kata Jokowi.
Tak Akan Lindungi yang Korupsi
Jokowi percaya KPK bekerja profesional dan transparan. Dia menghormati proses di KPK sehingga tidak akan melindungi Mensos Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi,” ucap Jokowi.
Sudah Ingatkan Hati-hati Uang Rakyat
Jokowi mengaku sudah mengingatkan sejak awal kepada menteri Kabinet Indonesia Maju agar tidak terlibat korupsi.
“Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi sejak awal. Sejak awal,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan sudah berulang kali mengingatkan para pejabat negara berhati-hati menggunakan APBN dan APBD. Sebab, APBN dan APBD merupakan uang rakyat, terlebih lagi dalam urusan bansos Corona.
“Saya berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi dan APBN itu uang rakyat. Apa lagi ini bansos dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional,” tutur Jokowi.
