Raksasa internet Google akhirnya sepakat untuk membayar konten berita yang diproduksi media Prancis. Kesepakatan ini muncul setelah pembicaraan berbulan-bulan antara Google Prancis dan Alliance de la Presse d’Information Generale (APIG), aliansi media di Perancis.
Dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis Kamis (21/1), Google dan APIG mengatakan bahwa mereka telah menyetujui prinsip-prinsip tentang bagaimana publikasi berita harus diberi kompensasi. Kesepakatan itu juga mencakup bagaimana konten berita media Perancis didistribusikan di platform Google.
“Setelah negosiasi berbulan-bulan yang panjang, perjanjian ini menjadi langkah penting, yang menandai pengakuan efektif hak tetangga penerbit pers dan dimulainya remunerasi mereka melalui platform digital untuk penggunaan publikasi online mereka,” kata Pierre Louette, Presiden Alliance de la Presse d’Information Générale sekaligus CEO Les Echos – Le Parisien Group, salah satu media tertua di Prancis.
Google sendiri sebenarnya telah lama berselisih dengan penerbit berita di sejumlah negara tentang bagaimana seharusnya mereka menampilkan konten berita online. Perusahaan media berpendapat, raksasa internet itu harus membayar mereka untuk hak cipta berita yang Google tampilkan.
Di Uni Eropa, masalah tersebut sebenarnya sudah diatasi dengan revisi undang-undang hak cipta pada tahun 2019.
Revisi itu membuat platform seperti Google dan YouTube berbagi pendapatan dengan penerbit berita jika konten mereka ditampilkan. Mesin pencari dan platform media sosial juga bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penggunanya.
Meski sudah disahkan sejak 2019, baru Prancis yang telah menerjemahkannya menjadi undang-undang nasional. Negara Eropa lain diharapkan mengikuti jejak Prancis sebelum batas waktu penerapan pada 7 Juni 2021.
Ketika UU baru yang mengatur pembagian pendapatan berita mulai berlaku tahun lalu di Prancis, Google mengumumkan bahwa mereka hanya akan menampilkan berita utama. Langkah perusahaan kemudian memicu respons otoritas anti-monopoli Prancis pada April 2020.
Mereka memutuskan bahwa Google telah menyalahgunakan dominasi pasarnya dan memerintahkan raksasa mesin pencarian tersebut untuk bernegosiasi dengan penerbit berita Prancis.
Hasil negosiasi tersebut kemudian mereka umumkan pada Kamis (21/1), saat Google dan APIG sepakat soal kompensasi berita akan didasarkan pada kriteria, seperti kontribusi penerbit untuk informasi politik dan umum, volume publikasi harian, dan trafik internet bulanan.
Pernyataan bersama keduanya, bagaimanapun, tidak memberikan rincian tentang berapa bayaran yang penerbit berita akan dapatkan.
“Perjanjian ini merupakan langkah besar bagi Google. Ini komitmen kami untuk editor pers dalam kerangka hukum Prancis tentang hak bertetangga. Ini membuka perspektif baru bagi mitra kami, dan kami dengan senang hati berkontribusi pada perkembangan mereka di era digital dan mendukung jurnalisme,” kata Sébastien Missoffe, Managing Director Google Prancis, dalam pernyataan yang sama.
Menurut laporan CNN, Google sekarang sedang bernegosiasi untuk perjanjian lisensi berita dengan sejumlah penerbit. Mereka pun telah menandatangani kesepakatan dengan beberapa surat kabar dan majalah harian di Prancis, termasuk media terkemuka seperti Le Monde dan Le Figaro.
Beda sikap Google ke Australia
Secara terpisah, otoritas anti-monopoli Australia juga hendak memperkenalkan regulasi baru untuk memaksa perusahaan seperti Google dan Facebook membayar penerbit berita di negaranya ketika mendistribusikan konten mereka. Meski demikian, sikap Google di Australia berbeda dengan di Prancis.
Menurut laporan Channel News Asia pada Jumat (22/1), Google mengatakan bahwa mereka akan memblokir layanan mesin pencarinya di Australia, jika pemerintah di sana melanjutkan aturan baru yang akan memaksa perusahaan membayar penerbit ketika menggunakan konten beritanya di mesin pencarian.
“Model arbitrase kode dengan kriteria bias menghadirkan risiko keuangan dan operasional yang tidak dapat dikelola untuk Google,” kata Mel Silva, Managing Director Google Australia dan Selandia Baru kepada komite senat.
“Jika versi kode ini menjadi undang-undang, itu tidak akan memberi kami pilihan nyata selain berhenti menyediakan Google Search di Australia.”
Google sendiri tidak mengungkap berapa pendapatan mereka dari Australia.
Ancaman Google meningkatkan tensi panas mereka dengan penerbit berita di Australia seperti News Corp. Komentar mereka juga kemudian mendapat teguran keras dari Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Ia mengatakan, negaranya membuat aturannya untuk “hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia”.
“Orang-orang yang ingin bekerja di Australia, Anda sangat disambut. Tapi kami tidak menanggapi ancaman,” kata Morrison.
